Papua Bukan Tanah Konflik Papua Adalah Tanah Damai; Tak Selesainya Persoalan Papua

      Tanah papua bukan tanah konflik jangan bikin reme terhadap masyarakat papua

Pelanggaran Ham di Tanah Papua Oleh Negara Koloniel Indonesia

 MAJALAH SELANGKAH PAPUA—Persoalan-persoalan di Papua Terkait dengan tertangkapnya masyarakat-masyarakat ini, semestinya TNI/POLRI  harus berkordinasih dengan pemerintah Provinsi pada DPR Papua/MPR dengan Pemerintah Pusat, sebab persoalan-persoalan ini jalan satu-satunya menghamangkan masyarakat Papua adalah Pemerintah Provinsi Papua DPRP-MPR dan Pemerintah Pusat, Justru itu kami Masyarakat Papua menghimbau kepada KAPOLDA PAPUA “Soal-soal ini harus berinteraksi dengan Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Pusat, karena masyarakat Papua selalu remekan Oleh Tni/Polri Papua, oleh sebab itu Kapolda Papua Masalah atau persoala di Papua ini harus Tuntaskan dengan secepatnya. Justru itu karena kami masyarakat tidak mau tau Masyarakat Papua di tangkap oleh Polri/Tni, Anabuanya Kapolda dan PanLimah Papua. Sebab tangkapnya Masyarakat Papua dalam Tahun 2015 ini Banyak; mungkin kami perkirakan Yaitu; “(1) 14 Orang di Pelabuhan Samabusa Nabire, Minggu 15/2, dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua, sebab pendekatan ini justru akan membuat kondisi di papua menjadi tidak aman. Oleh sebab itu, solusi terakhir adalah perlunya dialog tingkat tinggi antara Jakarta dan Papua untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

      Demikian disampaikan oleh anggota DPR Papua Niolen Kotouki Kepda Cenderawasih Pos, di DPR Papua Senin 16/2. Menurut Niolen Kotouki, pendekatan kekerasaan dengan cara penangkapan terhadap Warga Papua yang dinilai terlibat dalam KNBP ini akan menambah daftar catatan buruk dari  kapolda Papua, sebab Januaru sampai dengan Februari saja sudah terjadi penangkapan Warga Papua dalam jumlah yang begitu banyak, misalnya saja (2) peristiwa di Timika, selanjutnya (3) Wamena, (4) di PTC Entrop, dan yang terakhir Nabire.

    “Jika gunakan cara-cara seperti ini, maka secara langsung Polda Papua menyakinkan Bahwa ada persoalan ideology di orang Papua, sehingga main tangkap, karena melihat mereka ini adalah KNPB. Ini sama sekalih tidak akan selesaikan masalah di Papua, “Tegasnya.

    “Pihatnya menyatakan jika Kapolda Papua ingin agar Papua ini aman, maka harusnay bisa melakukan kordisasi dengan DPR Papua, MPR dan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga bisa di cari solisi untuk menyelesaikan persoalan di Papua, tidak hanya menggunakan cara-cara kekerasan seperti ini, sebab cara ini malah akan meninbulkan persoalan baru lagi di Papua.

     “Di tempat terpisah, pengamat Politik yang juga mantan anggota DPR Papua “Alberth Yogi” Kepada Cenderawasih Pos menyatakan  perlunya dialog antara Jakarta dan Rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalan yang ada Papua saat ini. Dialog ini harus dilakukan tanpa ada rasah curiga antara satu dengan yang lain.

      “Saya perlu sampaikan juga posisi Gubernur dan DPR Papua, dan MPR adalah wakil pemerintah di Papua, jadi mereka tidak memiliki hak untuk memfasilitasi dialog, yang memiliki hak adalah Rakyat Papua sendiri, contohnya seperti perjanjian Helsenki oleh GAM dan Indonesia,” Tegasnya Rakyat Papua yang dimaksud oleh mantan Wartawan ini adalah Masyarakat asli Papua. “Mereka yang terlibat sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) baik didalam dan di luar Negeri, serta Kotoh Agama, Kotoh Adat, garis keras di Papua, semua dilibatkan, dan dialog tersebut di laksanakan di Negara netral, dengan demikian akan menyelesaikan persoalan mendasar di Papua,” Ujarnya.

      “Saya berharap ada bisa mendorong dialog ini, misalnya dari JDB (Jaringan Damai Papua), harus ada yang memulai, jika ingin menyelesaikan persoalan di Papua,” Imbuhnya. (rlb/cak/fud: Oleh Yobo Pogei-P/MS).